,
 
Jakarta - Presiden SBY masih menunggu sikap akhir PKS. SBY ingin meminta kejelasan PKS apakah tetap berada di koalisi atau tidak. Apalagi dikabarkan jatah satu menteri PKS di kabinet hilang. PKS siang ini menggelar Rapimnas dadakan.

Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi Politik Daniel Sparringa mengatakan, PKS juga memiliki satu posisi yang secara internal juga mendapatkan dukungan. Tradisi itu harus secara nyata dihormati. Karena itulah, PKS dibiarkan melalui proses yang diambil. SBY pun akan menunggu sikap akhir dari PKS.

"Pengecualian harus diberikan pada salah satu anggota koalisi yang saya kira hari ini sedang bertemu di antara mereka sendiri untuk menentukan posisi akhir mereka," kata Daniel.

Berikut ini wawancara lengkap wartawan dengan Daniel:

Apa betul pertemuan kemarin ada bentuk penyanderaan politik?

Kami sendiri tidak mendengar itu selain dari orang yang melihat dari jauh atau dari luar dan itu menghasilkan apa yang disebut fatamorgana. Sebenarnya pernyataan presiden yang juga dihadiri oleh pimpinan parpol mendemonstrasikan satu hal bahwa mereka memberikan dukungan sepenuhnya pada gagasan dan ide presiden, prakarsa presiden membuat 3 tahun ke depan lebih bermakna dan itu sekaligus memperkuat kesadaran bahwa pada akhirnya tiga tahun ke depan tentu juga milik anggota koalisi.

Saya kira tidak bisa diingkari bahwa pernyataan saya tadi harus diberikan dengan satu catatan yang menurut saya agak penting, bahwa pengecualian harus diberikan pada salah satu anggota koalisi yang saya kira hari ini sedang bertemu di antara mereka sendiri untuk menentukan posisi akhir mereka.

Pengecualian untuk siapa?

Saya kira PKS. Karena menjadi sangat penting, bahwa mereka juga memiliki satu posisi, yang secara internal juga mendapatkan dukungan dan itu adalah tradisi yang harus dihormati. Menurut saya prosesnya biarlah mereka lalui, dan presiden pasti juga akan diberitahu oleh mereka pada akhirnya.

Mengapa presiden memberikan pengecualian pada PKS? Akan ada pergantian?

Tidak. Presiden tidak memberikan pengecualian. Sama sekali tidak. Bahkan, presiden percaya kekuatan presiden di dalam mendorong perubahan ini justru di antaranya datang karena dukungan penuh kerjasama penuh, dari anggota koalisi dan terhadap itu implikasi pentingnya adalah presiden memiliki seluruh kekuasaan dan kewenangan membuat keputusannya sendiri yang dikendalikan sendiri atas kabinetnya.

Tidak ada problem dari semua partai selain satu partai yang saya kira masih membutuhkan waktu untuk mengambil posisi terakhir tehadap kewenangan istimewa atas kabinet itu.

Presiden sudah tahu bahwa PKS menyatakan satu dipecat semua mundur?

Saya kira, itu yang semestinya mereka kabarkan. Secara resmi dan apa pun itu, presiden juga mengambil posisi yang kuat bahwa pada akhirnya, semua kepentingan di atas kepentingan itu adalah kepentingan bangsa. Presiden menghargai semua keputusan.

Tetapi juga meminta agar publik mengerti bahwa yang dipertaruhkan adalah bangsa dan negara. Dan presiden memilih berdiri di kepentingan bangsa dan negara.

Apa betul ada deal tertentu dengan PKS?

Kata deal tidak kami pakai. Semua orang tahu bahwa presiden menjadi istimewa posisinya sebab memiliki hak yang sangat khusus itu. Merombak, menggeser, atau mengganti karena itu sepenuh milik presiden. Kata deal, persetujuan bahkan terlalu banyak dipakai di dalam konteks presidensial.

(vit/lrn)



Leave a Reply.


.:[Close][Klik 2x]:.